Beranda » 2016 » Desember » 03

Arsip harian: 2016-12-03

Selidiki Dana Desa Maukaro, Kejari Diminta Serius

WEEKLYLINE.NET – Pihak Kejaksaan Negeri Ende di minta untuk tuntaskan proses penyelidikan terkait penggunaan dana desa pada empat desa di Kecamatan Maukaro yang sedianya beberapa waktu lalu telah di lakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang berwewenang dan uji petik di desa tersebut.

Hal ini di sampaikan oleh salah seorang warga sala satu desa di Kecamatan Maukaro yang namanya enggan mau di publikasikan.

kepada media ini warga itubmengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Ende di harapkan agar secepatnya menangani persoalan ini agar masyarakat tau bahwa pihak kejaksaan serius menangani persoalan yang diduga ada indikasi korupsi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa tersebut.

Di selah terpisah beliau menambakan kami warga masyarakat kecamatan maukaro cukup antusias dan memberikan apresiasi terhadap pihak kejaksaan yang suda mau memperhatikan dan mau mengawasi proses pembangunan di desa kami kususnya Kecamatan Maukaro.

“Kami mengharapkan agar pihak kejaksaan secepatnya menyelesaikan proses penyelidikan ini dan lebih cepat di tingkatkan ke tingkat berikutnya sihingga dapat menjadi contoh dan dapat memberikan efek jerah bagi desa lain untuk mengelola dana desa”, ungkapnya. (f.siga)

STKIP Simbiosis Punya Dua Program Studi

WEEKLYLINE.NET – Perjuangan untuk mendirikan Kampus STKIP Simbiosis akhirnya membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan oleh warga masyarakat Nusa tenggara Timur dan Ende Kususnya.

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Simbiosis Juan Cosmas mengungkapkan syukurnya atas berdirinya kampus yang didamba-dambakan di Kota Ende ini.

Dengan dua Program studi Unggulan yaitu PJKR dan Pendidikan Bahasa Inggris.

“Warga Kabupaten Ende menunggu cukup lama untuk lahirnya Kembali kampus Ini yang dulunya sempat bangun dengan nama Stokes Ende,” ujar Juan pada saat perbincangan bersama media ini di depan kantor yayasan Pendidikan Simbiosis Ende beberapa waktu lalu.

Juan menceritakan rintangan yang dihadapi dalam proses berdirinya STKIP Simbiosis.

“Sudah dibentuk sejak tahun 2012 dengan nama Stokes Ende dan sempat berjalan hingga satu tahun dengan respon masyarakat untuk mempercayakan anaknya untuk mengenyam pendidikan di Stokes sangat banyak. Enta dalam perjalanan ada muncul upaya oknum yang ingin kembali menghancurkan yayasan ini dan mengembuskan Kepada publik untuk tidak mempercayai tetapi dengan besar rencana Tuhan maka hingga saat ini STKIP Simbiosis kembali berdirih koko dengan pembuktian nya pada tahun 2014 dirjen dikti mengeluarkan ijin operasional untuk STKIP Simbiosis dengan dua Program studi andalan yang telah dirintis awal dengan nama Stokes Ende”, Ungkap Juan.

Ketika ditanyakan mengenai bagaimana komitmen saat itu yang sedang mengalami masalah besar dengan gentingnya situasi yang berawal dari didirikan stokes yang berada di Jalan Gatot Subroto Lorong BNI ende juan mengatakan tidak mau tahu!

“Gimana caranya, saya hanya ingin agar Stokes kembali berdiri dan punya komitmen besar untuk menunjukan kepada masyarakat ende bahwa sesunggunya yang membuat suasana ini kacau bukan dirinya tetapi ada oknum – oknum yang hanya ingin menghancurkan dunia pendidikan di Ende”, tegas Juan.

Pendirian STKIP simbiosis memakan waktu yang tidak sebentar. Bahkan, ujar Juan , perjuangan untuk membangun komunikasi dan jaringan untuk pembentukan STKIP Simbiosis memakan waktu hamper dua tahun.

“Nyaris hampir dua tahun habis kita persiapkan hingga di terbitkan ijin operasional`,” kata Ketua Pembina yayasan Pendidikan Simbiosis ini.

Hingga Pada tahun 2016 ini STKIP Simbiosis yang mengelola dua program studi unggulan sudah memiliki mahasiswa lebih dari 200 orang artinya upaya pemulihan kembali kepercayaan kepad publik sudah kembali mulai terjalin, harapan nya agar kedepannya masyarakat ende dan NTT umumnya dapat terus mempercayakan anaknya untuk kembali mengenyam pendidikan di STIKIP simbiosis dan jangan ada keraguan lagi simbiosis suda mempunyai legalitas dan dasar hukum yang sama seperti dengan universitas lainnya yang ada di Indonesia.

“Semoga bisa berkembang dan tidak terlalu lama waktunya untuk mensejajarkan diri dengan universitas di Ende dan NTT umumnya,” katanya berharap STKIP Simbiosis mampu bersaing dengan universitas dan perguruan tinggi lainnya segera.(f.siga)

Proyek 40 M di Ende Terancam Tak Waktu

WEEKLYLINE.NET – Sejumlah proyek pembangunan fisik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende yang saat ini sedang dilaksanakan, terancam tidak selesai tepat waktu.

Pasalnya, progres pembangunan dinilai masih di bawah target yang ditetapkan.
Anggota DPRD Kabupaten Ende Pelipus Kami mengaku, pesimistis realisasi pembangunan fisik bangunan kantor sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Peningkatan jalan bisa tercapai mengingat waktu hanya tinggal tersisa sekitar 1 bulan lagi.

“Kami pesimis pelaksanaan proyek pembangunan fisik milik Pemkab Ende tidak akan selesai tepat waktu. Beberapa proyek yang kami lihat masih dalam tahap pengerjaan bahkan jauh dari kata selesai,” katanya saat ditemui di Kantor DPRD Ende di Jalan El Tari, 28 November 2016.

Philipus mengatakan sejumlah proyek pembangunan fisik yang saat ini tengah dikerjakan di antaranya, Pasar Potulando, Peningkatan Jalan Eltari dan jalan Kelimutu,Gedung dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga, Ketiga Proyek tersebut berada dalam kota ende Total keseluruhan nilai proyek pembangunan ditaksir mencapai kisaran hampir Rp30 – Rp40 miliar.

“Berdasarkan penghitungan, untuk pembangunan Pasar, nilai proyek sebesar Rp 17 milyar, gedung Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 7 Milyar , dan Peningkatan jalan sekitar Rp 22 milyar,” ucapnya.

Philipus menuturkan, sikap pesimis tidak akan terealisasinya proyek pembangunan fisik dikarenakan progresnya dinilai masih di bawah target. Misalnya saja pembangunan gedung dinas PPO yang baru mencapai sekitar 30 %.

“Padahal waktu pelaksanaannya hanya tersisa tinggal 1 bulan lagi hingga akhir tahun 2016. Kami khawatir tidak bisa selesai sesuai target,” katanya.

Sekertaris Pusam Indonesia Oskar Vigator Ketika diminta tanggapan terkait pernyataan ungkapan pesimis yang di sampaikan oleh Anggota DPRD kabupaten Ende beliau mengatakan bahwa akibat keterlambatan pengerjaan proyek ini berawal dari system birokrasi di Kabupaten Ende sendiri yang belum benar hal ini tercermin dengan waktu pelepasan proyek baik tender ataupun PL yang di lakukan tidak tepat waktu sehingga ini berpengaruh terhadap waktu kerja bagi kontraktor pelaksana, untuk kedepanny beliau mengharapkan agar pihak pemda jangan terlalu mengulur waktu sehingga hal yang diragukan seperti yang kita persoalkan tidak terjadi.

Oskar menambahkan dengan keterlambatan ini kepada pihak berwajib dalam hal ini penegak hukum sebagai fungsi control untuk terus memantau sehingga proses pembangunan di daerah tercinta ini dapat berjalan dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat.

“Sehingga tidak ada upaya memanfaatkan keterlambatan ini untuk memperkaya diri sendiri dari proyek tersebut sedangkan fisik tidak sesuai dengan yang di inginkan,” tutup Oskar.(f.siga)

Nelayan Lamalera itu Diancam 5 Tahun Penjara

WEEKLYLINE.NET – Perkembangan hukum Kasus penangkapan Nelayan Lamalera, Goris Dengekae Krova, oleh penyidik Polres Lembata memasuki tahap gelar perkara.

Gelar perkara ini dilakukan, Jumad, 2 Desember 2016 oleh penyidik polres Lembata dan penyidik Polda NTT di Kupang.

Hal ini, disampaikan Kapolres Lembata, AKBP Arsdo Ever Simatupang, kepada wartawan di ruangan kerjanya, Jumad, 2 Desember 2016.

Simatupang menjelaskan, sejauh ini penangangan kasus nelayan Lamalera tetap diproses.

“Kita sudah meminta keterangan ahli dari DKP Propinsi NTT di Kupang juga ahli dari Lembata di.Dinas Kelautan Kabupaten Lembata. Kita tetap proses”, ungkap Simatupang.

Menurut Simatupang, setelah meminta keterangan ahli,.pihaknya melakukan gelar perkara untuk mengetahui perkembangan dan kekurangan baik kekurangan administrasi maupun kekurangan keterangan saksi.

Soal barang bukti 25 kg, demikian Simatupang,.sudah dibawah ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dikonfrontir dengan keterangan saksi ahli bahwa sebagian besar barang bukti, insang ikan tersebut adalah insang jenis ikan pari jenis pari manta oseanik yang dilarang oleh pemerintah.

Simatupang mengungkapkan berdasarkan keterangan para saksi ahli dan barang bukti, Nelayan Lamalera, Gregorius Dengekae Krova diancam dengan hukuman penjara 5 tahun.

Disinggung soal Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 4 tahun 2014 yang diakui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,.A.A. Amuntoda bahwa belum disosialisasi kepada masyarakat, Simatupang singkat menjawab, itu menjadi masukan positip kepada pihak kepolisian resort Lembata dalam menangani proses hukum nelayan Lamalera ini. (sandrowangak)

Amuntoda : Kami Yang Salah

WEEKLYLINE.NET – Penangkapan terhadap Gregorius Dengekae Krova, yang menjual insang Ikan Pari Manta Oseanik beberapa waktu lalu di Lewoleba adalah kesalahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata.

Sebab, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata hingga saat ini belum melakukan sosialisasi terkait larangan terhadap beberapa jenis Pari yang tidak boleh ditangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta.

“Kami belum lakukan sosialisasi. Saya sudah menyampaikan ke DKP Kupang juga bahwa kami yang salah. Kami belum sosialisasi tentang larangan penangkapan. Ini juga baru,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata, Drs. Atanasius Amuntoda, Rabu 30 Nopember 2016 di ruang kerjanya.

Penjelasan Kadis DKP Lembata ini menguatkan penuturan masyarakat Lamalera yang dengan tegas mengatakan mereka belum pernah didatangi pemerintah untuk mensosialisaikan adanya larangan tangkap ikan pari jenis pari manta oseanik.

“Sampai saat ini kami belum pernah dapat sosialisasi tentang perlindungan dan larangan menangkap pari,” ujar Yohakim Demon dibenarkan nelayan Lamalera dan sejumlah ibu dari Lamalera, di Lewoleba beberapa waktu lalu.

Amuntoda menegaskan, DKP akan menyurati Polres Lembata untuk memberitahukan bahwa DKP belum melakukan sosialisasi Kepmen nomor 4 tahun 2014 tersebut. Alasannya, selain Kepmen tersebut belum lama alias baru, budaya Lamalera menurut Amuntoda, sudah melakukan yang namanya perlindungan terhadap satwa laut.

“Budaya Lamalera, sudah melakukan konservasi sejak jaman nenek moyang dan berlaku turun temurun. Mereka tangkap pari ini sudah dari nenek moyang dengan peralatan tradisional,” ujarnya.

“Tapi, nanti kita sosialisasi saja bahwa ini dilarang, itu dilarang. Tetapi kami tetap memperhatikan bahwa menangkap ikan paus dan jenis lainnya termasuk pari bagi masyarakat Lamalera sangat terkait dengan budaya,” ujar Amuntoda.

Masyarakat Lamalera terkenal sebagai nelayan tradisonal yang menangkap ikan paus dengan peralatan tradisional. Tidak hanya paus, namun ikan jenis lainnya seperti pari juga ditangkap untuk kebutuhan hidup mereka.

Seperti diberitakan sebelumnya, Goris Dengekae Krova (61) ditangkap di depan Hotel Palm Indah beberapa saat setelah tiba dari Lamalera. Beberapa jam sebelumnya, Gorys ditelpon Akang Bandung—kepada nelayan Lamalera lainnya, orang yang sama mengaku bernama Indra dari Bandung—untuk menemuinya di Lewoleba dengan membawa serta insang ikan pari. Dalam beberapa kali pembicaraan sebelumnya, Akang Bandung ini meminta Gorys membawa cukup banyak. Gorys sendiri karena tidak memiliki insang pari dalam jumlah yang banyak, dia lalu mengumpulkan dari beberapa nelayan lain yang juga keluarganya.

Di hari naas itu, Goris diminta datang sendiri ke hotel Palm Indah dengan bawaan sekitar 25 Kg ikan pari yang disimpannya dalam 6 karung. Tak menaruh curiga, Gorys menuju hotel dengan bus yang ditumpanginya dari Lamalera. Namun, saat bertemu dan Akang Bandung sedang menghitung harga yang harus dibayarkan itulah, polisi menangkapnya. Dua orang lain, Akang Bandung dan temannya yang menemui Goris langsung menghilang dan tidak pernah dilihatnya lagi.

Perihal dua orang pembeli yang menghilang, Juprianus Lamablawa, SH, MH, salah satu kuasa hukum nelayan Lamalera, Gregorius Dengekae Krova, mempertanyakan, mengapa pembeli insang ikan pari yang melakukan transaksi jual beli dengan kliennya saat penangkapan, tidak disentuh Kepolisian Resort Lembata.

“Kenapa pembelinya sampai sekarang tidak disentuh polisi?Bahkan diperiksa sebagai saksi saja tidak. Kecuali pembelinya itu polisi yang menyamar. Tapi, kalau orang LSM juga, ya tetap diperiksa. Mereka tidak kebal hukum,” ujar Lamablawa

Faktanya, seperti penuturan warga Lamalera kepada weeklyline.net pembeli yang mengaku bernama Akang Bandung pada Goris dan Indra pada beberapa warga Lamalera lainnya, sudah beberapa kali ke Lamalera dengan tujuan yang sama, membeli insang ikan pari. Akang Bandung alias Indra biasa beroperasi membeli insang ikan pari di rumah-rumah warga. (sandrowangak)