Beranda » 2017 » Desember » 07

Arsip harian: 2017-12-07

Jaksa Diberi Kuasa Untuk Tagih Dana di Tiga Desa

WEEKLYLINE.NETMenindaklanjuti temuan Inspektorat Lembata, dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa sejak otonomi Lembata samai tahun 2016, Kejaksaan Negeri Lembata di beri kuasa khusus untuk melakukan penagihan.

Langkah ini dilakukan oleh Inspektorat karena pendekatan persuasif dan petunjuk yang dilakukan oleh pihak inspektorat tidak diindahkan oleh beberapa kepala desa di Kabupaten Lembata.

Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Lembata, Drs. Fransiskus Emi Langoday, kepada wartawan di ruangan kerjanya, 6 Desember 2017. Emi Langoday menjelaskan, salah satu penyebab penyalagunaan dana desa karena sumber daya aparat desa belum paham benar terkait pengeolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Bahkan temuan di lapangan pendamping desa belum maksimal mekakukan pendampingan terkhusus soal pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Memang, pendampingan dan bimbingan teknis dan berbagai upaya lain yang dilakukan oleh Badan pemberdayaan Masyarakat desa akan tetapi belum bisa mengurangi kesalahan pengelolaan dana desa di kabupaten Lembata.

Terkait temuan, Emi Langoday memluruskan, bahwa Rp. 1,8 M, bukan angka temuan di tahun 2016 saja, tetapi merupakan akumulasi dari temuan sebelumnya bahkan sejak tahun Lembata ini baru pertama kali otonomi.

“Saya mau luruskan bahwa angka temun 1,8 M seperti yang disampaikan oleh Pa wakil Bupati sebeumnya bukan temuan penyalagunaan tahun 2016 tetapi merupakan akumulasi dari temuan sejak Lembata ini berbentuk otonomi,” tegas Emi Langoday.

Dan untuk meriview laporan pertanggungjawaban serta petunjuk tekni, pihaknya awal tahun 2017 sudah melakukan evaluasi monitoring yang terkonsenrasi di ibu kota kecamatan masing masing. Selain evaluasi, review dan monitoring, pihak inspektorat juga sudah melakukan langkah pendekatan persuasif terhadap para kepala desa.

Ternyata sampai, awal Desember 2017 masih ada kepala desa yang tidak ada niatan secara sadar memperbaiki kekeliruan sesuai arahan Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday dan petunjuk perbaikan pihak Inspektorat.

“Memang ada beberapa kepala desa yang sudah datang berkonsultasi dan melakukan perbaikan serta penyetoran. Tetapi sebagian besar kepala desa masih kepala batu. Walau kepala batu kita tetap mendekati mereka dengan langkah persuasif,” ungkap Emi Langoday.

Menurut Emi Langoday, tiga desa yang diberi kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Lewoleba untuk melakukan penagihan adalah Desa Merdeka, Desa Baobolak dan Desa Waienga. Kuasa khusus yang diberikab kepada Kejaksaan ini, bukan untuk ditangani secara hukum tetapi melakukan penagihan dan pendekatan secara persuasif juga. Untuk Desa Merdeka, Kepala Desanya sudah memiliki niat baik melakukan penyetoran dan diberikan penegasan untuk menganggarkan kembali pada tahun 2018.

“Karena dana yang disetor oleh para kepala desa tersebut akan dikembalikan ke kas desa,” ungkap Emi.

Sementara untuk desa yang lain, pihak Inspektorat kembali mengeluarkan surat Surat penegasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Nomor TUK. 900 / 3142 / Inspektorat / XII / 2017, tertanggal 6 Desember 2017 ditujukan kepada seluruh camat untuk segera memerintahkan kepada para kepala desa di wilayah masing masing agar bisa menyelesaikan sampai akhir tahun ini. (sandrowangak)

Anak Penderita Marasmus itu Bernama Habibie

WEEKLYLINE.NET – Dia terbaring lemah. Tangan kirinya dipasangi selang infus. Sambil diinfus, Dia disusui ibunya. Berat badan kisaran 6 kilogram saja.

 Habibie, namanya. Seorang anak berusia dua tahun sembilan bulan asal Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata didiagnosa menderita marasmus. Setelah sempat dirawat di UGD Puskesmas Kota Lewoleba, pasien yang hanya memiliki berat 6 kilogram itu akhirnya dirujuk ke RSUD Lewoleba, 4 Desember 2017.

Habibie terbaring lemah. Tangan kirinya dipasangi selang infus. Sambil diinfus, Habibie disusui ibunya.

Dilahirkan dari pasangan Muhammad Abdulah, asal Sumba dan istrinya Minah Sa’bah Lewotobi asal Desa Bareng, Kecamatan Omesuri ini tubuhnya kurus. Tulang belakang dan tulang iganya tampak menonjol begitu jelas. Kulitnya pun tampak pucat dan keriput.

Abdulah, ayah Habibie mengatakan anaknya sudah sering dibawa berobat di puskesmas. Saat itu, bidan hanya minta agar anaknya diberi makan nasi dan sayur marungga dan diberi minum susu.

Anaknya juga sempat hendak dirujuk ke rumah sakit, namun urung dilakukan karena ketiadaan dana. Ia dan istrinya akhirnya hanya pasrah dan sesekali membawa anaknya berobat ke puskesmas.

Minah Sa’bah Lewotobi, ibunya mengatakan, selama di Desa Bareng ia rutin mengikuti posyandu setiap bulan. Oleh bidan anaknya sudah divonis gizi buruk. Hanya saja, selama dua bulan ini ia tak sempat membawa anaknya ke posyandu karena ia pindah tinggal di Lewoleba mengkuti suaminya yang bekerja di Lewoleba sebagai buruh bangunan.

Di Lewoleba, lanjutnya, karena suaminya bekerja di pembangunan gedung Puskesmas Kota Lewoleba maka ia sempat tinggal di kompleks puskesmas dan pernah berobat di situ. Ia juga sempat berobat ke dr Osi dan diminta rujuk ke rumah sakit. Namun, kembali urung karena terkendala biaya

Ia mengatakan, Habibie adalah anak keempat. Ketiga kakaknya sehat. Saat dilahirkan, lanjutnya, kondisi Habibie normal. Ia lahir dengan berat 3 kilogram. Bulan lalu, lanjutnya, saat ditimbang, berat badan anaknya 7 kilogram dan saat masuk UGD Puskesmas dan dilakukan penimbangan berat badan anaknya hanya 6 kilogram.

Kepala Puskesmas Kota Lewoleba Magdalena Done yang ditemui di ruang kerjanya kaget saat disampaikan ada pasien gizi buruk yang dirawat di puskesmasnya. Ia mengaku tidak tahu karena beberapa hari belakangan ia sibuk.

Setelah diinformasikan, ia langsung bergegas menuju ruang UGD tempat Habibie dirawat. Setelah melihat kondisi pasien dan memanggil petugas gizi, ia langsung meminta dokter untuk merujuk pasien ke rumah sakit.

Done mengatakan, melihat kondisi pasien yang sudah sangat kritis maka ia memutuskan untuk dirujuk ke rumah sakit agar bisa mendapatkan penanganan lebih baik. Sebab, puskesmas tidak memiliki peralatan yang memadai.

“Kita rujuk ke rumah sakit saja karena fasilitas di sini terbatas,” kata Done.

Selain itu, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit agar bisa ditangani dokter spesialis anak dan penanganan gizi yang baik mengingat kondisinya bukan lagi gizi buruk tetapi sudah masuk kategori marasmus.

Sebelum dirujuk ke rumah sakit, saat berada di UGD Puskesmas Kota, Habibie ditangani dr Andre Dopo.

dr Andre menjelaskan, saat penanganan, ada penyakit penyerta yang dialami pasien yakni gangguan pencernaan atau diare. Pasien juga nengalami kekurangan cairan atau dehidrasi.

“Diagnosa awal dari kami masuk karena diare dan dehidrasi karena kekurangan cairan. Dan kondisi ini makin parah ditambah marasmus yang dialami pasien,” terang dr Andre.

Karena itu, setelah melakukan tindakan, ia kemudian merujuk pasien ke rumah sakit karena membutuhkan penanganan lebih intensif apalagi kondisi dan keadannya kurang bagus.

Kepala Dinas Kesehatan Lembata Lucia Sandra mengatakan, informasi adanya pasien marasmus tersebut akan dicek juga penyakit penyertanya sambil ditangani emergensi dan setelah itu baru pemulihan.

Walau sudah masuk kondisi marasmus, namun gizi buruk tidak berhubungan dengan KLB karena KLB hanya ditetapkan bagi penyakit yang menular cepat. Sedangkan kasus gizi buruk hanya perorangan dan tidak bersifat menular.

Karena Marasmus atau kerap disebut Busung Lapar adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang buruk, sering ditemui pada balita penyebabnya antara lain karena masukan makanan yang sangat kurang, infeksi, pembawaan lahir, prematuritas, penyakit pada masa neonatus serta kesehatan lingkungan. (sandrowangak/*)

RSUD Lewoleba Kelebihan Tenaga Bidan

WEEKLYLINE.NET – Rencana rasionalisasi tenaga KSO di lingkup pemerintah Kabupaten Lembata muncul kekuatiran. Sebab, berdasarkan perjanjian kerja sama, akan berakhir pada 31 Desember 2017.

Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lembata, dr. Bernadus Yoseph Beda, saat menggelar rapat triwulan IV di ruangan RSU setempat memberikan penjelasan kepada tenaga KSO bahwa, berdasarkan pejanjian kerja sama yang dimulai 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017, pihak RSUD tidak lag menerima tenaga KSO.

Karena itu, nasib tenaga KSO di RSUD Lewoleba Lembata diserahkan kepada Bupati Lembata melalui Badan Kepegawaian Daerah Lembata. Terhitung sejak 1 Januari 2018, Nasib KSO RSUD Lewoleba menjadi tanggungjawab BKD.

“RSUD terhitung 31 Desember 2017, tidak lagi menerima tenaga KSO. Karena penerimaan tenaga KSO terhitung sejak 1 Januar 2018 penerimaan melalui satu pintu yakni BKD,” ungkap Bernad Beda, kepada weeklyline.net usai rapat evaluasi kinerja, bersama karyawan KSO dan semua Kepala Rauangan, 6 Desember 2017.

Bernad Beda lebih jauh mengungkapkan walau demikian, pihaknya melakukan Nota Telaan kepada Bupati Lembata melalui BKD untuk mempertimbangkan rasionalisasi KSO di lingkup RSUD. Dalam telaan, Bernad mencontohkan, tenaga masak didapur umum semuanya karyawan KSO dan kalau dirasionalisasikan maka  terhitung sejak 1 Januari 2018 harus ada tenaga  yang memasak di dapur.

“Siapapun orangnya bukan lagi kewenangan pihak RSUD tetapi menjadi kewenangan BKD dan itu menjadi prioritas agar tenaga untuk masak di dapur umum harus ada. Ini soal pelayanan publik” ungkap Beda.

Dalam arahannya, Direktur RSUD meminta kepada semua tenaga KSO agar tetap menjaga kinerja pelayanan kepada pasien. Jangan karena perjanjian kerja sama mau berakhir Desember 2017, kinerja pelayanan KSO menjadi menurun.

Selain itu, Direktur RSUD Lewoleba melaukan nota telaan Bupati Lembata, bahwa sesuai beban kebutuhan di RSUD, tenaga bidan sudah melebihi kapasitas. Karena dari 173 tenaga KSO yang berada di RSUD, tenaga bidan sebanyak 80 orang sementara dibutuhkan hanya 50.

“Dan karena itu harus rasonalisasi sebanyak 30 tenaga bidan. Tergantung BKD,” ungkap Beda. Soal rasionalisasi, bukan hanya tentang pengurangan tenaga tetapi juga penambahan tenaga. Menurut Beda, RSUD juga membutuhkan beberapa tenaga untuk ruangan yang baru. Misalnya, tenaga untuk ruangan jenasah dan penambahan ruangan rawat inap. (sandrowangak)