Beranda » 2017 » Desember » 13

Arsip harian: 2017-12-13

Nasib KSO, Dengan Demikian Mereka Pulang Ke Rumah

WEEKLYLINE.NET Kontrak habis akhir tahun, mereka harus pulang ke rumah.

Masasakontrak tenaga KSO di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata hanya berlaku untuk tahun berjalan. Dan perjanjian kerja sama semua KSO berakhir 31 Desember 2017, dengan demikian, tanpa dirumahkan pun mereka dengan sendirinya ‘pulang ke rumah’ di akhir tahun.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata, untuk merumahkan 50 persen tenaga KSO tetapi dilaksanakan.

Hal ini disampaikan oleh kepala badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Lembata, Patrisius Ujan kepada wartawan di ruangan kerjanya, 13 Desember 2017.

Ujan menjelaskan, berawal dari temuan LHP BPK, anggaran yang dipakai untuk membayar honor KSO termasuk kategori ilegal budgeting.

“Untuk itu komitmen pemerintah untuk merumahkan sebagian KSO tetap dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka bisa menjadi temuan materiil” ungkap Patris Ujan.

Ujan menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu perubahan peraturan bupati tentang penataan tenaga non PNS yang sedang digodok di bagian hukum. Selain perbup, pihak BKD juga masih menunggu analisa kebutuhan dari semua OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

Setelah perbup selesai dan analisa kebutuhan sudah final, pihaknya akan menyusun formasi sesuai kebutuhan dan tingkat pendidikan.

“Semua proses penerimaan dan perekrutan dilakukan terpusat dan melalui proses testing” jelas Petrus Ujan.

Disinggung soal perjanjian kerja sama KSO yang berakhir pada 31 Desember 2017, ujan menjelaskan karena perjanjian kontrak selsai di akhir tahun ini semua OPD tidak diperkenankan lagi menerima KSO baru.

Artinya, tenaga KSO terhitung 1 Januari 2018, harus menunggu untuk mengikuti  proses penerimaan sesuai formasi yang ditetapkan dan terpusat di BKD SDM.

Ujan mengurai, saat ini tenaga KSO berjumlah 1552 dan tenaga kontrak sebanyak 220 orang. Dari jumlah tersebut semuanya berakhir pada akhir tahun dan tidak lagi diperpanjang.

Disinggung soal tenaga KSO di OPD pelayanan misalnya rumah sakit umum daerah Lewoleba, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ujan mengatakan, pihaknya dalam draf perbup memberi pengecualian pada OPD tersebut tetapi dirinya tidak bisa memastikan karena perbup nya masih digodok.

Sementara itu analisis kebutuhan dari OPD ketika dikonfirmasi di bagian Orta Setda Lembata, Kabag Orta, Agustinus Wukak sedang tugas ke Kefamenanu.

“Sebagian OPD sudah memasukan analisis kebutuhan, tapi nanti pa Kabag yang beri penejelasan. Beliau sedang tugas ke Kefamenanu”, ungkap salah seorang staf di bagian Orta Setda Lembata, 13 Desember 2017. (sandrowangak)

Mereka Berdamai Untuk Lembata

WEEKLYLINE.NETJuprians bilang, berusaha sebaik mungkin agar mereka dapat memahami posisi masing-masing dan bicara secara jernih dari hati 
Paraahli waris PT Hikam sepakat mengakhiri sengketa waris saham melalui perdamaian. Hal itu disampaikan Juprians Lamablawa, SH., MH dari Law Firm Akhmad Bumi & Rekan selaku kuasa hukum dari Nurhayati, SE dan Naimah di Lewoleba pada Selasa, 12/12/2017.
“Iya benar mereka berdamai, akta perdamaian sudah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 21/Pdt.G/2017/PA.Lwb pada Senin, 11 Desember 2017. Perdamaian para pihak melalui putusan Pengadilan”, kata Jupri.
Lanjut Jupri, kesepakatan pembagian saham PT Hikam sbb : Muhamad Nasyir Amirudin mendapatkan 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, Nurhayati, SE mendapatkan 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) lembar saham dan Naimah mendapatkan 2.600 (dua ribu enam ratus) lembar saham. Sehingga total saham 4.750+2.650+2.600=100.- urai Jupri.
MenurutJuprians, dengan berdamainya mereka maka sengketa waris saham PT Hikam berakhir. Selaku kuasa hukum Nurhayati dan Naimah kami berusaha yang terbaik dan seadil-adilnya bagi para pihak. Draft perdamaian kami siapkan, lalu dibahas oleh mereka bertiga yakni Muhamad Nasyir, Nurhayati dan Naimah. Kita berusaha sebaik mungkin agar mereka dapat memahami posisi masing-masing dan bicara secara jernih dari hati dengan menggunakan waktu mediasi sebaik mungkin, dan hasilnya telah ada kesepakatan antar mereka bertiga.
Hal itu diamini koleganya Emanuel Belida Wahon, SH. Menurut Wahon, dengan penetapan melalui putusan damai dari Pengadilan tersebut, dasar dari putusan pengadilan tersebut dibawah ke rapat umum pemegang saham luar biasa untuk dituangkan dalam Berita Acara tentang Pengalihan Hak atas Saham yang telah diputuskan pengadilan diatas. Juga mengatur manajmen perusahaan, siapa komisaris, siapa direktur utama dan siapa direktur tergantung kesepakatan mereka bertiga selaku pemegang saham. Hal itu dibawah ke rapat umum pemegang saham luar biasa, setelah itu perusahaan akan berjalan normal sebagaimana biasa dan pelayanan publik atas BBM di kabupaten Lembata tidak terhambat, urai Wahon.
Asal tahu, warisan saham PT Hikam terjadi konflik antar ahli waris dan berakhir menjadi sengketa pembagian waris atas saham di Pengadilan Agama tentang pembagian waris atas saham PT Hikam.
Nurhayati, SE dan Naimah melalui Akhmad Bumi, SH, Juprians Lamablawa, SH., MH, Emanuel Belida Wahon, SH selaku kuasa hukumnya melayangkan gugatan pembagian waris atas saham PT Hikam di Pengadilan Agama yang diregister dengan Nomor: 21/Pdt.G/2017/PA.Lwb.
Sengketa tsb berhasil disepakati melalui perdamaian dan Akta Perdamaian tersebut telah ditetapkan melalui putusan Pengadilan Agama Lewoleba pada Senin, 11 Desember 2017. (sandrowangak/*)