Beranda » Jurnal » PGRI Sudah Seumur Rentah, Nasib Guru Masih Amburadul
Foto : Ilustrasi Sampul Buku Novel Sang Guru, ditulis Gerson Poyk (ist)
Foto : Ilustrasi Sampul Buku Novel Sang Guru, ditulis Gerson Poyk (ist)

PGRI Sudah Seumur Rentah, Nasib Guru Masih Amburadul

WEEKLYLINE.NET – Pada hari Jumat 25 November 2016 ini tepat 71 tahun sudah usia wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini bukan usia yang muda.

Cikal bakal organisasi PGRI ini diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Tak dapat kita pungkiri bahwa PGRI hidup ditengah-tengah perjuangan bangsa, PGRI lahir di tengah dentuman senjata dan deru mesiu senapan penjajah. Pada tanggal 25 Nopember 1945 melalui kongres guru Indonesia di Surakarta, tepat 100 hari sejak Indonesia merdeka lahirlah PGRI. Begitu kuat keinginan insan guru Indonesia untuk turut menegakkan kemerdekaan Indonesia.

Kita juga harus mengakui bahwa telah banyak hal yang diperjuangkan PGRI sejak ia lahir dibumi Nusantara ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita nafikkan adalah sejak organisasi ini ada semua organisasi yang menghimpun guru-guru di negeri ini melebur menjadi satu dalam wadah PGRI tanpa membedakan etnis, suku, agama, dan status sosial lainnya yang telah lebih dahulu melekat pada individu-individu. Ini adalah bukti yang tak bisa terbantahkan bahwa PGRI dapat menjadi wadah pemersatu khususnya bagi para profesional di bidang pendidikan ini.

Sejarah telah membuktikan kepada kita semua bahwa kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan kaum guru tidak lagi menjadi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, akan tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriakan “merdeka” .

Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada masa perjuangan kemerdekaan guru menjadi salah satu personal yang sangat diandalkan, guru menjadi panutan pemberi semangat juang kepada siswa/siswinya saat itu hingga hampir diseluruh pelosok negeri ini lahirlah Tentara Pelajar (TP). Tentara Pelajar inilah yang menjadi cikal-bakal semangat perjuangan melawan penjajah disetiap daerah di negeri ini.

Didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa indonesia memiliki peranan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hingga akhirnya lahirlah Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Pasal 2 ,Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru Indonesia telah berkontribusi besar untuk Republik tercinta ini.

Tidak hanya sampai di sini, kita juga pasti masih ingat dengan istilah “Pendidikan Berkarakter” dan yang terbaru di tahun 2013 adalah kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada karakter peserta didik. Masih tentang moral bangsa ini hingga ketika hadir penguasa baru pada tahun 2014 silam lahirlah ide baru yang masih sangat populer sampai dengan saat ini dan selalu didengung-dengungkan oleh Pemerintahan Jokowi – JK yaitu “Revolusi mental” dan semboyan “kerja, kerja, kerja. Semuanya ini tiada lain dan tida bukan hanya demi menjaga eksistensi dan entitas kita sebagai bangsa yang merdeka.

Namun sayang sungguh sayang sampai dengan detik ini juga masih terlalu banyak masalah yang mendera kaum guru Indonesia baik pada guru PNS/Non PNS, guru Swasta/Yayasan, dan guru Honorer. Dari permasalahan kinerja, kualifikasi sampai permasalahan kesejahteraan guru.

Pemerintah telah mencoba berusaha mengangkat harkat guru, mengangkat kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi sebesar gaji pokok per bulan dan tunjangan fungsional (untuk guru honorer yang belum di sertifikasi) sebesar 300 ribu per bulan. Namun langkah yang digulirkan sejak tahun 2005 ini, hingga 2016 hari ini belum terealisasi sepenuhnya. Ironisnya data yang termuat di website resmi Kemendikbud menyebutkan bahwa dari 3.015.315 guru yang ber-NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang terdata di Kemendikbud baru sekitar 1,6 juta saja yang sudah bersertifikasi. Itu artinya masih ada sekitar 1,4 juta guru yang belum tersertifikasi. Guru merasa dirugikan dengan perlakuan pemerintah.

Karena ini menyangkut tunjangan. Hanya guru yang bersertifikasilahyang berhak mendapatkan tunjangan, sementara banyak guru yang belum mendapat giliran karena kuota yang berkurang. Kuota tahun ini hanya sekitar 60 ribu saja. Turun dari tahun lalu yang kuotanya 250-an ribu. Sedangkkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan, batas akhir guru memenuhi kualifikasi akademiknya (minimal D4 dan S1). Serta mendapatkan sertifikat pendidik (sertifikasi) sampai akhir 2015. Apakah sampai dengan saat ini persyaratan akademik itu telah terpenuhi ? Sampai kapankah para guru ini terus didera masalah ? Dan pasti masih segar dalam ingatan kita semua pada akhir-akhir ini bertambah lagi permasalahan tentang guru honorer yang tegabung dalam K2 yang terkatung-katung yang sepertinya sangat alot penyelesaiannya hingga baru dapat terlaksanan beberapa bulan lalu. Padahal masih banyak lagi guru honorer yang bukan K2, yaitu guru honorer TKS dan honorer Komite Sekolah dipelososk-pelosok kampung yang belum pernah dibahas nasibnya.

Ditambah lagi dengan lahirnya Permenegpan dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, yang mengharuskan para guru menulis dan mempublikasikan karya-karyanya demi kenaikan pangkat dan golongan, didalam pasal 17 Menyatakan bahwa kenaikan pangkat III/b ke III/c, III/c ke III/d, III/d ke IV/a, IV/a ke IV/b, IV/b ke IV/c, IV/c ke IV/d dan IV/d ke IV/e wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (pelatihan dan kegiatan kolektif guru) dan publikasi ilmiah/karya inovatif (karya tulis ilmiah, membuat alat peraga, alat pelajaran, karya teknologi/seni) masing-masing akan mendapatkan besaran angka kredit, aturan ini telah efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2013 hingga masih sangat banyak guru yang tidak naik pangkat dan golongan karena tidak mampu menghasilkan karya ilmiah.

Lalu muncul suatu pertanyaan, apakah yang menjadi sumber dari seabrek permasalahan guru yang selalu bertambah dan bahkan tak kunjung usai ?. Salah satunya adalah PGRI belum pernah mampu menerobos mencari solusi jalan keluar hingga tuntas.

Kekuatan suatu organisasi biasanya berada di tangan anggotanya, Organisasi dapat menjadi kuat, karena persatuan anggota sangat kukuh, sangat erat dalam merapatkan barisan, sangat solid dan sangat komit, begitu pula pemimpinnya. sehingga organisasi mampu mengakomodir apa yang dibutuhkan anggotanya.

Sebagai seorang guru yang juga anggota PGRI, besar harapan kami kepada PGRI sebagai wadah profesional yang menghimpun guru-guru, agar sesegera mungkin menyikapi persoalan, guna meningkatkan kompetensi guru, agar segala keperluan guru mengenai kepangkata dan kesejahteraan tidak menjadi beban bagi para guru, kongkritnya PGRI disetiap cabang dan ranting semestinya memiliki program-program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kekinian para anggotanya.

Untuk itu perayaan HUT PGRI yang ke-71 tahun 2016 ini tidak hanya dirayakan sekedar sebuah perayaan monumental belaka tetapi lebih dari itu menjadi saat berharga untuk mengevaluasi dan berbenah. Evaluasi dan pembenahan ini tidak saja mencakup kebutuhan secara organisatoris belaka tetapi juga sedapat mungkin menjawabi persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas guru dan kesejahteraannya.***

Asy’ari Hidayah Hanafi, S.Pd
Guru SMPN 1 Adonara Tengah
Email : arytoekan@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *