Beranda » Kesehatan » Banyak Pemkab Di NTT Yang Belum Paham Soal JKN KIS
Foto : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere (ist)
Foto : Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere (ist)

Banyak Pemkab Di NTT Yang Belum Paham Soal JKN KIS

WEEKLYLINE.NET – Awal tahun 2016 lalu, BPJS Kesehatan Divisi Regional XI Bali Nusra membeberkan capaian kinerja yang melampaui target. Sayangnya di NTT, target tersebut terkendala pada kurang pahamnya pemerintah daerah terhadap manfaat Program JKN KIS yang bisa mendatangkan Pendapatan asli daerah bagi pemerintah setempat.

Data menunjukan BPJS Kesehatan di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat pesat. Peningkatan itu jauh melampaui target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yaitu 121, 6 juta jiwa menjadi 153 juta jiwa di akhir tahun 2015 secara nasional.

Untuk Bali Nusra, Pada tahun 2015, peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah terdaftar pada Divisi Regional XI Bali -Nusra, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah sekitar 8.746.185 juta jiwa atau sekitar 62,75 persen dari total penduduk wilayahBali -Nusa Tenggara yang berjumlah 13.938.460 juta jiwa.

Untuk NTT, sudah mencapai 71 persen di tahun 2017. Sisanya 28 persen menjadi target capaian sampai tahun 2019.

Hal ini disampaikan, Kepala Divisi Regional XI BPJS Kesehatan Bali Nusra, Army P, usai melakukan penandatanganan perpanjangan kersama bersama Pemerintah Kabupaten Lembata, di Lewoleba, 18 Januari 2017.

Menjawab pertanyaan weeklyline.net, soal kendala yang dihadapi, Army mengungkapkan banyak badan usaha yang sampai dengan saat ini belum melakukan pendaftaran tenaga kerja menjadi peserta JKN KIS. Selain itu, kesadaran masyarakat pun masih kurang.

Kendala lain, demikian Army, tidak ada dukungan dana dari pemerintah daerah karena masih ada pemerintah daerah yang kurang paham terhadap soal manfaat JKN KIS yang masuk ke pos pendapatan pemerintah setempat.

Guna memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN), BPJS Regional XI melaksanakan sosialisasi ke berbagai badan usaha, sekolah dan pemerintah daerah diseluruh NTT.

Sosialisasi menjadi penting untuk mencapai target nasional di tahun 2019 semua masyarakat harus tercover JKN.

“Kita sudah mulai masuk ke universitas, peserta mandiri ke kelompok, sekolah, universitas. Selain itu UKM juga masuk menjadi target, kami harapkan masyarakat paham karena ini merupakan program nasional agar semua masyarakat Indonesia tercover jaminan kesehatan di tahun 2019,” ujar Army.

Apalagi saat ini Perpres No 19 Tahun 2016 yang memuat adanya peningkatan tarif iuran untuk masing-masing kelas dikatakannya untuk meningkatkan pelayanan BPJS.

“Penyesuaian rasio distribusi peserta, dimana kalau dahulu rasio dokter dengan peserta 1 : 5000 dan terpusat di titik-titik tertentu, sekarang rasionya masih sama tetapi pelayanannya merata sehingga masyarakat menjadi lebih terlayani,” ujarnya.

Selain itu pelaksanaan Perpres No 19 Tahun 2016 yang menggantikan Perpres No 12 Tahun 2013 Jo No 111 Tahun 2013 juga berdampak pada peningkatan jumlah FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan) dari 30.707 menjadi 36.309. Sedangkan jumlah FKRTL (rumah sakit dan klinik utama) dari 1.839 menjadi 2.068.

“Selain itu dalam Perpres No 19 Tahun 2016 juga terdapat peningkatan pelayanan yang mencakup lebih luas. Di antaranya pelayanan KB (tubektomi interval), akupuntur medis, dan pemeriksaan medis dasar di rumah sakit (UGD),” jelasnya.

Selain itu dalam perubahan Perpres No 19 tahun 2016 adapaun penerima upah BPJS ini juga mencakup pimpinan dan anggota DPRD yang sebelumnya belum tercakup BPJS.

Selain itu kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran dilaksanakn oleh pemerintah daerah untuk iuran kepala daerah, wakil dan anggota DPRD yang awalnya hanya PNS daerah.

“Apabila kontribusi pembayaran JKN ini dilakukan secara gotong royong, atau share dana maka semua masyarakat akan tertolong,” kata Army.

Ia menambahkan, untuk perusahaan besar di Bali saat ini tercatat sudah hampir 50 persen seluruh karyawan penerima upah bersama angota keluarganya sudah terdaftar JKN.

“Kita terus mendorong para pemberi kerja untuk memberi rasa keamanan kepada para pekerjanya dengan didaftarkan sebagai peserta JKN,” ujarnya. (sandrowangak)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *